MenKeu: Bersiaplah, penghasilan bisnis online kalian kami kurangi!!!

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sedang menjajaki pajak segala transaksi di dalam bisnis online. Misalnya pebisnis e-commerce dan over-the-top (OTT) seperti Facebook, Google, dan sejenisnya akan kena pajak ketika melakukan transaksi di layanannya.

"Baru bisa kalau kerjasama dengan kemenkominfo, harus membatasi akses masuk seperti youtube, google, jadi harus bentuk badan usaha di sini, jadi kalau transaksi di sini bayar pajak, kita maunya contohnya youtube Indonesia," kata Bambang saat bincang santai di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Minggu (1/2/2015)

Ia mengilustrasikan nantinya siapa pun yang memasang iklan di youtube akan kena pajak 10%. "Sekarang kan nggak bisa, mau kenain pajak ke siapa?" tanya Bambang.

Ia mengatakan pihak Kemenkominfo akan membuat regulasinya. Pertimbangan rencana kebijakan karena saat ini banyak transaksi online tapi belum ada aturannya termasuk soal pengenaan pajak.

"Yang masalah yang ke Indonesia nggak bayar pajak, sekarang kan yang luar nggak bayar pajak, yang dalam bayar, justru kita mau samakan. Kemenkominfo sudah sepakat itu," katanya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tengah mendiskusikan masalah ini bersama Kementerian Keuangan untuk mematangkan pengenaan pajak transaksi online di Indonesia.

"Nanti tidak hanya e-commerce yang kena pajak, tetapi juga OTT yang model bisnisnya menawarkan slot iklan dan lainnya, asal ada transaksi kita kenakan pajak," ungkap Rudiantara pekan lalu.

Ada dua pendekatan yang akan diambil pemerintah dalam menata bisnis OTT asing di Indonesia, yaitu melalui jalur regulasi dan pendekatan bisnis. Hal itu telah dilakukan oleh Rudiantara sejak ia resmi menjabat sebagai Menkominfo.

"Saya sudah berbicara langsung dengan sejumlah OTT global agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Kita tanya mereka butuh apa, kalau masih di dalam wewenang Kementerian Kominfo, akan kita bantu," kata Rudiantara.

Sumber masih anget: _http://finance.detik.com/read/2015/02/01/203937/2820410/4/menkeu-bambang-bicara-soal-rencana-pajak-untuk-bisnis-online

~~~~

Pendapat ane setuju karena:

1. Selama regulasi itu dibuat untuk menyejahterakan kepentingan rakyat, saya sih setuju, tapi ada syaratnya, misalnya nanti yang dikenain pajak yang omzet per tahun sekitar 300juta (omzet per bulan 25jt).

2. Coba kita lihat para guru yang penghasilannya pas2 an untuk pemenuhin kebutuhan primernya aja dikenain pajak, masa pebisnis online yang penghasilannya ribuan $ ngga kena pajak. Timbul ketidakadilan di sini. (Ane bukan guru)

3. Setuju agar ngga ada orang yang pamer skrinsut, entah itu skrinsut earning atau pun foto uang hasil berbisnis online, karena kalau ketauan kan repot juga dikejar2 oleh orang pajak trs harus bayar pajak yang sangat besar, toh identitas dia udah ada di publik.

 

pertama, mungkin efek viral photo mas dian kemaren kali ya... (Menkeu panas!!! hahaha)
kedua, gigit jari. mending penghasilan dipotong pajak (yang kemungkinan besar memang besarannya besar) atau situs situs porno di blokir???????

 

Perasaan ada dua post yang bahas ini? atau ane yang salah baca?

Pinter pinteran aja gan pemerintah bisa ga bangun sistemnya?

 

Hmm.. begitulah.. apa-apa dikenakan pajak.. harus sabar..

 

hmm.. boleh aja, tapi harus ada aturan yang jelas. jangan sampe nanti baru penghasilan $10 sebulan, pas cairin malah kena pajak 10%.. hmmm.

 

pejabat urusan duit mikirnya keren.. kata2nya indah "pajak untuk rakyat" nyatanya utk istri2nya.

 

santai aja. tidak mudah pemerintah mengurus ini.

 

Akal2an MASTAH lebih pintar ketimbang peraturan2 ginian... haaaa... mastah punta ilmu2 ngumpet...

 

Penghasilan recehan kayak ane juga bakal kena gak ni??

 

setuju aing mah!

 

Kecuali OTT memang punya kantor dan management yg jelas,,,

Tapi ujung-ujungnya earning kita nanti bisa dipotong pajak oleh OTTnya, misal publisher GA Indonesia .

Tapi bagaimana dg yg main di luarnegeri?, apa bisa diawasi?... emang mudah apa?... secara para Mastah bisa pakai alamat mana saja diluarnegeri. Entahlah...

Tapi nyantai ajalah, pajak seperti itu sudah ada dibanyak negara, dan sudah merupakan kwajiban sih.

Cuma sbg warga negara kita sangat berharap kepada pemertintah, genjot juga penyelidikan thd koruptor pemakan pajak, dan beri penanganan dan hukuman yg lebih serius. Jangan hanya tarik pajak aja yg digenjot,,,

BTW double trit nih,,,hanya judulnya aja yg lebih "mengena" dari yg satunya

 

ini mah wacana biasanya, tenangg heheehe gak segampang itu bisa menjaring mastah"

 

Wah, dimana ya?

Kalo earning sudah ribuan, kebutuhan primer + sekunder terpenuhi, sudah selayaknya kita bayar pajak

Agree.

Wkwkwk.

Tapi hrs siap juga, siapa tau di era sekarang semuanya teliti. Misal yang penghasilan dari GA, maka pemerintah meminta data ke Western Union Indoneisa mengenai kiriman dari Google.

Mastah ngerendah nih... Hehehe.

Nah setuju, pemberantasan koruptor hrs lbh dioptimalkan.

 

Mudah2 an kalo memang betul diterapin, penggunaan pajaknya tepat sasaran.

 

Harusnya sih begitu...

OOT: Masih main wallpaper mas? Ajarin saya donk.

 

emang bisa ya pemerintah mengontrol "semua" transaksi bisnis online? pak mentri, gimana tuh caranya?

 

kalo khusus Publisher bisa gan, yg di tarik sumber penghasilannya langsung yaitu Google, nanti setiap PO ada potongan 10% dari Google buat bayar PAJAK.

tapi kalo transaksi JUAL BELI ONLINE ini yg susah, mungkin pemerintah hanya menyasar Ecommerce2 yg sudah punya nama atau pemain besar spti Lazada, TokoPedia, Zalora, OLX

ntr ada tambahan komisi khusus buat User2 mereka utk bayar pajak.

 

egp dah gan masalah beginian, sulit terRealisasikan. apalagi ada PayPal, Payoneer, dll. terlebih ada istilah COD wkwkwkwk

 

Jadi penonton saja di Negeri sendiri.

 

Ga setuju. Lah ngapain bayar pajak, ga pernah tepat sasaran. Yang nikmatin cuma aparat negara aja.