Bisnis Online Bikin Rugi Negara Miliaran Dolar

Jakarta - Chief Executive Officer Ciber Park Indonesia Dedi Yudiant mengatakan bahwa bisnis online yang menjamur di Indonesia telah merugikan negara mencapai miliaran dolar. Hal itu terjadi karena pengawasan pajak dari transaksi online belum tersentuh padahal itu adalah salah satu sumber pendapatan negara yang legal untuk ditarik pajaknya.
“Jika Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan transaksi perdagangan melalui online mencapai ratusan miliar dolar, bisa dihitung berapa pajak atau Ppn transaksi sebesar 10% yang hilang sebagai pendapatan negara,” ungkap Dedi di Jakarta, Selasa (30/9).
Ia menjelaskan, saat ini, bisnis secara online sangat marak, sementara pajak dari bisnis tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk menambah devisa negara, karena ketidaktahuan atau pemerintah kurang peduli bisnis ini. Misalnya, toko bagus online menjual berbagai produk mencapai jutaan merek produk, jika produknya di pajang dalam mall sudah mencapai tiga unit mall untuk memajang produknya. "Paling tidak seratus juta miliar dolar negara sudah dirugikan," ujarnya.

Dedi mengatakan, bisnis online ini sebagaian besar berbasis di Jepang, China, Malaysia, Singgapura, Thailand dan negara lainnya. Jika terjadi transaksi ini tentu ada pajak atau Ppn 10 persen dan pendapatan dari pajak ini lah yang belum dimanfaatkan pemerintah. "Selama ini, pengawasan dan pajak dari transaksi secara fisik sudah berjalan baik, namun pajak dari ruko maya atau online ini belum tersentuh," ujarnya.


Menurut dia, selama ini, pebisnis online menawarkan berbagai merek barang dimulai dari barang elektronik hingga produk makanan, perikanan dan peternakan. "Mereka berjualan di Indonesia tetapi perusahaan ada di negara lain," ujarnya.
Lebih jauh lagi, ia mengatakan minat masyarakat untuk bertransaksi melalui online cukup tinggi karena barang yang berkualitas dengan harga yang cukup murah. "Kami berharap peduli dan mengambil kebijakan, bagaimana mendapatkan pajak dari transaksi online ini yang diperkirakan kedepannya akan semakin marak dengan tingkatan transaksi yang tinggi," ujarnya.

Dikenakan Pajak
Dengan adanya Undang-Undang Perdagangan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan menerbitkan aturan jual-beli berbasis online alias e-commerce. Setiap transaksi online, nantinya bakal kena pajak. Saat ini e-commerce baru diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. UU tersebut hanya memuat aturan bisnisnya, belum menyentuh hal-hal yang lebih detail. Ke depannya pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). “Di dalam UU Perdagangan sudah diatur, nanti akan ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, targetnya segera diselesaikan,” kata Lutfi.
Seperti diketahui, e-commerce memiliki potensi yang sangat besar. Transaksinya mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Pertumbuhanya 300% lebih cepat dari jual-beli konvensional. Untuk itu kegiatannya perlu diatur secara ketat. Kepentingan konsumen harus dilindungi, barang yang dijual harus dijaga kualitasnya. Pemerintah juga melihat potensi yang besar dari e-commerce ini bisa dijadikan pos penerimaan baru bagi pajak. Untuk diketahui, mayoritas transaksi e-commerce tidak tersentuh pajak.

Perdagangan online atau e-commerce jangan dijadikan alasan wajib pajak mangkir bayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, menegaskan, tiap transaksi online terkena pajak. Direktur Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Wahju K Tumakaka menjelaskan tidak terdapat perbedaan aspek perpajakan di antara perdagangan konvensional dengan transaksi perdagangan online atau e-commerce. Karena, kedua jenis perdagangan ini memiliki objek pajak yang sama.

“Yang penting e-commerce ini memberikan pemahaman, moda bertransaksi itu tidak boleh menghindarkan orang untuk bayar pajak. Jadi, harus sadar bahwa e-commerce itu hanya cara untuk bertansaksi. Kalau punya untung, laba, ya harus bayar pajak,” kata Wahju.
Meski mengenakan pajak pada bisnis online, namun DJP menegaskan hal ini tidak akan mempersulit para pengusaha mikro. Sebab yang dikejar DJP hanya wajib pajak pengusaha potensial, yakni yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar ke atas per tahun. “Maksudnya begini, pajak juga tidak bisa, orang baru mau berusaha sedikit dikejar-kejar, kan tidak. Bahkan sekarang sudah ada peraturan pemerintah nomor 46 itu menyebutkan kalau dia omzet Rp 4,8 miliar ke bawah hanya satu persen dia bayar pajak,” jelas Wahyu.

Karena yang dituntut hanya pengusaha e-commerce beromzet Rp 4,8 miliar lebih per tahun, maka DJP akan mencari data para pengusaha e-commerce yang telah mendapatkan izin serta memeriksa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pembayaran surat pemberitahuan tahunan (SPT) nya. “Itu semua administratif. Bisa juga itu izin dari atau kami punya tim searching di situs-situs usaha yang berbasis e-commerce. Jadi itu saya cek. Dari list dot com itu dihasilkan oleh perusahaan apa, dari situ kami cek sudah terdaftar atau belum. Informasinya bisa dari Kemenkominfo,” tambah Wahju.

Adapun pajak yang dikenakan terhadap e-commerce adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).


sumber : neraca .co.id

sampaikan pendapat agan ?

 

wuih, makin tebel kantong pejabat

 

jualan cendol balak kena pajak juga kagak ya

 

kalo barang yg diperjualbelikan sudah kena ppn 10% gimana?

 

lama-lama nanti untuk pemain adsense wajib bayar pajak juga

 

ane sih gak masalah asal jangan dikemplang aja duit pajaknya

 

Orang pajak itu rakus dan serakah contohnya Hadi Poernomo mantan dirjen pajak dan ketua BPK, harta kekayaannya gak bakalan habis 7 turunan

 

Kalau yang gede-dege sih gapapa tapi kalau yang kecil2 disama ratakan ya susah berkembang bisnis online di Indonesia

 

Bukan bikin rugi, tapi koruptornya gak bisa korupsi

 

Hahahaha.. Inilah bukti Pemerintahan SBY masih GAPTEK.. Bidang IT kurang diperhatikan.. Ada hacker berbakat malah dimasukin penjara.

 

bisa jadi

 

Msh kecil daripada para koruptor

 

ati ati yg jualan cilok online bisa kena pajak

di kirim via pos

 

pajak oh pajak...lahan basah nih

 

Asalkan tidak memberatkan ga' apa2 sih, dan fasilitas untuk online ditingkatkan dan dikeluarkan UU untuk akses internet murah

 

Pada dasarnya hal yang terkena pajak sudah diatur oleh peraturan negara pajak minimum penghasilan juga sudah ditetapkan . Para pebisnis online terkadang adalah orang yang menunggu pekerjaan tetap sedang untuk biaya operasional cukup tinggi yaitu biaya internet, biaya pengiriman , biaya membeli host, domain dsb , jadi bagaimana adakah cra menghitung laba ruginya...

 

Oh ia, saya tidak setuju dengan jika dianggap : Bisnis Online Bikin Rugi Negara Miliaran Dolar harusnya bilang: Bisnis online sangat berpotensi untuk meningkatak devisa negara dari pajaknya.

karena menurut saya,
1. tidak ada uang negara/pemerintah yang diambil,
2. Fasilitas untuk bisnis online adalah fasilitas yang diusahakan sendiri yang sudah kena pajak saat pembeliannya.
3. Bisnis online terbukti menambah lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat yang harusnya ditanggung oleh pemerintah

 

Kl ane sah" aja pemerintah mau mengenakan pajak untuk bisnis online. Tp mohon digunakan secara bijaksana pajaknya.

Pajak itu lahan basah sejak jaman majapahit masih dlm kandungan..hehe

Tp diharapkan fasilitas pebisnis online di perhatikan jika akan dikenakan pajak. Dari transaksi online dipermudah, speed internet dipercepat, data center indonesia diperbaiki dan masih banyak lagi..

 

berantas tuh koruptor.. udah nyata2 merugikan negara...

 

Kalau pengelolaannya bener, gue sih asik aja.

Sent from my ASUS_T00F using Tapatalk